Tanjabbar – Ketua LSM Petisi Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Syarifudin AR mengatakan, bahwa jangan hanya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) minta di pangkas tapi tunjangan Angota Dewan yang fantastis besarannya itu juga di pangkas, bila perlu di hilangkan demi untuk pembangunan buat kepentingan masyarakat.
Hal itu diungkapkan oleh Syarifudin menanggapi yang disampaikan Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjabbar, Jamal Darmawan dalam rapat menyampaikan pandangan adanya dana Transfer dari pemerintah pusat di pangkas beberapa waktu yang lalu.
Menurut Syarifudin, bahwa TPP ASN dibayarkan berdasarkan kinerja, bila ASN yang bersangkutan tidak masuk ataupun terlambat absen otomatis sudah kena potong TPPnya.
“Tapi kalau tunjangan Dewan yang fantasis dari tunjangan rumah, dana reses, dan lain-lain. Mau sebulan rapat hanya 4 kali selebihnya tidur di rumahpun tetap di bayarkan, jadi rasanya tidak adil usulan yang disampaikan Jamal tersebut kalau hanya menyasar TPP bagi para ASN kita,” ucapnya.
Senada dengan Salah seorang ASN Tanjabbar yang engan disebutkan namanya mengatakan, jangan hanya TPP ASN akan tetapi tunjangan Dewan dan gaji serta yang lainnya juga di potong.
“Jangan hanya kami, dewan juga di potong sama-sama susahlah,” katanya.
Sementara itu, ASN lainnya juga menyebutkan dana reses, komunikasi, tunjangan rumah dinas dan lainnya juga harus di pangkas.
“Biar adil, jangan hanya kami para ASN saja yang kena, semua harus kena, Dewan juga,” tuturnya.
Sebelumnya, dilansir dari SEARAH.CO, Dana di potong pemerintah pusat sebesar Rp.592,4 miliar DPRD Kabupaten Tanjabbar mendesak TPP ASN sebesar Rp.212.419.620.557 (dua ratus miliar lebih) tahun 2025 untuk di pangkas digunakan untuk pembangunan.
Hal ini disuarakan Anggota DPRD Tanjabbar Jamal Darmawan Sie mengatakan ditengah kondisi anggaran di pangkas saat ini memang cukup berat bagi semua pihak baik untuk pembangunan dan lainnya di Tanjabbar.
“Jangan hanya makan minum, perjalanan dinas saja. Tapi TPP ASN yang cukup besar sekitar Rp.212 miliar ini untuk di pangkas untuk pembangunan,” katanya, Senin (20/10/2025).
Jamal juga menyuarakan agar semua terlibat dalam pembangunan ini. Anggaran belanja pegawai yang cukup besar porsinya untuk dapat di geser sebagian seperti yang ia sampaikan sebelumnya yakni TPP.
“Kan kalau digeser tentu bisa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Ini perlu karna tidak mungkin 2026 tidak ada belanja modal. Program pembangunan akan tergambar.” Tandasnya. (yn)
