Tanjabbar – Ketua bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) menerima audiensi serikat pekerja/buruh se-Tanjabbar, di ruang rapat lantai dua, Senin (4/5/2026).
Dalam rapat tersebut Ketua DPRD Hamdani, SE bersama anggota lainya mendengarkan langsung aspirasi terkait UMK, jaminan sosial, K3, dan status pekerja kontrak,
DPRD berkomitmen menindaklanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan demi hubungan industrial yang adil dan sejahtera,
Adapun Rapat Audiensi ini terkait dengan Pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Sektoral, PPH 21, Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Penghapusan Outsourcing.
“Dengan adanya Rapat Audiensi ini, antara Pimpinan dan Anggota DPRD bersama dengan Serikat Pekerja Buruh bisa untuk dialog terbuka untuk menyamakan pandangan antara serikat pekerja Buruh, di mana perwakilan buruh menyampaikan aspirasi, keluhan atau tuntutannya,” tutur Ketua DPRD
“Sehingga DPRD menerima aspirasi ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan untuk mempengaruhi kebijakan publik atau peraturan daerah dengan tujuan mewujudkan keadilan dan perlindungan hak-hak pekerja buruh di tingkat daerah,” tambahnya.(yn)
