Senin , Januari 25 2021

Agar Pembangunan Nasional Dinikmati Merata Rakyat, Jaksa Agung Harapkan TP4 Menjadi Katalisator

Jpeg

Jpeg

Jakarta – Jaksa Agung HM Prasetyo meminta jajaran Korps Adhyaksa wajib memposisikan diri menjadi instrumen, fasilitator, akselerator, dan pengaman jalannya pemerintahan serta pembangunan di semua tahapan lini dan tingkatan.

“Saya menginstruksikan kepada segenap jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia untuk meneguhkan komitmen sebagai aparatur penegak hukum agar dengan sungguh-sungguh berperan aktif menjalankan peran berkontribusi dan memberikan dukungan, perhatian, pikiran dan tenaga bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang merata berkeadilan,” katanya dalam sambutan penandantanganan kesepahaman (MoU) antara Jaksa Agung dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Perhubungan RI, dan Menteri BUMN RI, tentang Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, di Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta Selatan.(1/3)

Dirinya juga memberikan apresiasi kepada segenap jajaran Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR, yang telah menaruh kepercayaan memilih berkolaborasi kerja bersama dengan jajaran Kejaksaan.

“Untuk mewujudkan sinergitas dibidang penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan terkait pembangunan infrastuktur, pengawalan dan pengamanan diberikan TP4 kejaksaan diharapkan dapat menjadi katalisator, sehingga pembangunan nasional segera dinikmati secara merata Rakyat Indonesia,” ujar Prasetyo.

Lanjutnya, “marilah kita manfaatkan dan implementasikan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama ini secara maksimal, sungguh-sungguh, dan sebaik-baiknya, agar membuahkan hasil sesuai harapan kita bersama. Karena dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama ini harus juga kita nyatakan sebagai tonggak penanda jalinan kerjasama memperkuat komitmen, mendorong peningkatan kinerja, pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kita masing-masing,” katanya.

Karena itu, “atas nama pimpinan institusi Kejaksaan, saya sangat menyambut baik dibuat dan ditandatanganinya Nota Kesepahaman yang kita selenggarakan sekarang ini, yang dengan itu akan menunjukkan kepada khalayak dan semua pihak tentang betapa besar kesungguhan, semangat dan keinginan kita semua untuk bekerja bersama, bersinergi dan berinteraksi dengan erat, meletakkan fondasi yang kuat yang akan sangat ikut menentukan keberhasilan berbagai bidang pembangunan nasional yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan ini,” paparnya.

Ia menambahkan, perlu diingat dan disimak bersama bahwa sinergitas dan hubungan kerjasama koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup nota kesepahaman ini antara lain berkenaan penegakan hukum, penerangan dan penyuluhan hukum, pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya, pengawalan dan pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan ruang lingkup dan cakupan sedemikian, maka saya optimis dan percaya bahwa jalinan kerjasama ini akan mampu menjadi bagian integratif bagi terdukung dan terlaksananya tugas dan fungsi masing-masing pihak secara optimal, karena dapat diterima semua pihak sebagai sebuah sarana kelengkapan dari keinginan sungguh-sungguh, untuk mengeliminir dan mengatasi berbagai hambatan, kendala dan/atau penyimpangan yang berpotensi merugikan atau mengurangi performa kinerja dalam upaya bersama membentuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas.

“Selain penandatanganan nota kesepahaman sebagai peletak fondasinya, pada kesempatan ini sebagai tindak lanjut dan implementasinya juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama di bidang TP4, yang merupakan langkah konkrit kinerja dari seluruh jajaran kita bersama, khususnya bagi jajaran Kejaksaan untuk ikut berkontribusi secara sinergis dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional disegala bidang,” ujarnya.

Sebelumnya, diawal tahun juga telah menjalin kerjasama Kementrian Agraria dan Tata Ruang, atau Badan Pertanahan Nasional (ATR /BPN), dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang percepatan, pencatatan tanah bagi rakyat serta pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

Di tanggal 7 Februari 2018, TP4 Kejaksaan juga telah menandatangani nota kesepakatan kerjasama pengawalan dan pengamanan dengan PT. Angkasa Pura I (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT Pelindo IV (Persero).

Selanjutnya 26 Februari 2018, ditandatangani perjanjian kerjasama antara Kejaksaan RI dan Kementerian Keuangan RI di bidang TP4 acara workshop pengadaan barang jasa Nasional, dihadiri para kepala satuan kerja wilayah selaku kuasa pengguna anggaran seluruh Indonesia.

Adapun selain pendampingan di dalam negeri, di akhir 2017 TP4 memperoleh kepercayaan terhadap pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap (One Stop Service) sebesar 6 juta Real Arab Saudi senilai Rp37 miliar pada KJRI Jeddah di Arab Saudi.

“Melalui TP4, diharapkan percepatan pembangunan dapat terlaksana tepat waktu, mutu, dan tepat sasaran,” tandasnya.(Her)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates