Kamis , Januari 28 2021

Di Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Pimpin Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional

Jaksa Agung HM Prasetyo, Usai Acara Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, Di Lapangan Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Jaksa Agung HM Prasetyo, Usai Acara Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, Di Lapangan Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Jakarta – “Kejahatan korupsi merupakan sesuatu yang harus diwaspadai dan diantisipasi secara bersama-sama,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo, dalam sambutanya memperingati hari anti korupsi Internasional, di lapangan Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Ia mengatakan, dampak kejahatan korupsi sangat luas bagi masyarakat. Apalagi, kejahatan korupsi bersifat sistemik dan global.

“Pada hari anti korupsi tahun ini, Kejaksaan Agung mengambil tema “Melangkah Pasti Cegah Dan Berantas Korupsi”. Rasanya Tema ini tepat dan relevan sesuai kondisi yang ada saat ini, untuk semakin mengingatkan dan menyadarkan kita semua betapa pentingnya meneguhkan, mengukuhkan, dan memantapkan kembali komitmen selaku insan Adhyaksa sebagai garda terdepan yang dituntut memiliki tanggung jawab, peran sentral, vital dan besar dalam proses penegakan hukum pencegahan dan pemberantasan korupsi yang terpercaya dan dapat diandalkan,” paparnya.

Lanjutnya, dalam pendekatan pencegahan, Kejaksaan telah melakukan intensitas upaya pemahaman, sosialisasi, dan kesadaran terhadap aturan hukum dan regulasi kepada aparatur pemerintahan, pihak swasta, dan masyarakat agar senantiasa mentaati dan melaksanakan semua kebijakan yang ditempuh dan dilakukan memenuhi prosedur, tata cara dan mekanisme sesuai yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Sambungnya, selain itu juga dilakukan upaya untuk memperbaiki dan memastikan diterapkannya tata kelola pemerintahan, sehingga tindakan pejabat publik dan business process dari Kementerian, Lembaga, dan Institusi Pemerintahan telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang ada.

Sementara dalam ranah penindakan, peran Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK), maupun fungsi jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus di seluruh satuan kerja sangatlah diharapkan sebagai ujung tombak kesinambungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya represif dilakukan apabila ditemukan bukti kuat telah terjadinya penyimpangan dan kerugian keuangan negara, sehingga dalam proses penanganannya harus dilaksanakan secara objektif, tidak mencari-cari kesalahan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan rasa takut bagi para stake holder untuk melaksanakan tugasnya.

Tambahnya, dalam rangka perbaikan institusi ke arah yang lebih baik, terlebih dalam upaya pembentukan dan penguatan integritas, maka menjadikan beberapa Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan juga apa yang sedang dilakukan di lingkungan Kejaksaan Agung sebagai satuan kerja yang diproyeksikan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), “diharapkan menjadi embrio dan langkah penting untuk menumbuh kembangkan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja, pelayanan publik yang cepat, transparan, dan tepercaya, serta terhindar dari segala praktik korupsi,” ucapnya.(Her)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates