Babel – Forum Tambang Rakyat Kabupaten Bangka bersama DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) mendorong pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat, bertempat diruang banmus DPRD Provinsi Babel.
Mewakili ketua forum Tambang Rakyat Kabupaten Bangka, Ibnu Wasito mengatakan, hingga kini Pemkab Bangka belum mengusulkan area WPR. Karena itu forum meminta dukungan DPRD Babel untuk memperkuat dorongan kepada pemerintah kabupaten.
“Alhamdulillah Kami diterima dengan baik oleh Ketua dan anggota DPRD,” ujarnya.
“Kami diminta untuk bekordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam hal ini Dinas PUPR, untuk melihat ruang mana saja nanti akan dijadikan wilayah penambangan rakyat, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah disepakati,” tambahnya.
“Terkait dengan kendala kita belum tahu, kendalanya apa saja ya, mudah-mudahan apa saja menjadi hajat kami dari forum dapat terealisasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Forum Tambang Rakyat Bangka, Rizki, mendorong agar pemerintah kabupaten Bangka memiliki WPR yang nantinya sebagai area yang dapat dilakukan penambangan secara legal.
Sehingga, sambungnya, masyarakat penambang yang ada di Kabupaten Bangka tidak lagi dalam status penambang ilegal. “Masyarakat jangan lagi menjadi korban dari aturan atau regulasi yang ada di Negara ini khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” katanya.
“Kami mendorong percepatan Kabupaten Bangka memiliki WPR, seperti daerah-daerah yang memiliki potensi yaitu Kecamatan Pemali, Belinyu, Riausulip dan sebagainya, yang notaben nya diluar IUP PT. Timah,” paparnya.
“Untuk itu kami nanti berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangka nanti melalui dinas PUPR, untuk melihat tata ruangnya seperti apa,” tutup risky.(H3R)
