Karawang – Sektor industri di Karawang harus lebih serius membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19. Demikian pesan Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana dalam rapat zoom meeting Forkopimda dengan para perwakilan perusahaan, Senin (11/1/2021).
Menurut Buoati, Satgas Covid -19 Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Karawang tidak dapat melakukan monitoring jika pihak perusahaan menutup diri atau tidak melaporkan jika ada karyawannya terpapar Covid-19.
“Pihak industri harus terbuka jika terjadi penyebaran Covid-19 di kantornya. Jika tidak, sulit bagi kita untuk bertindak lebih jauh,” kata Bupati.
Bupati mengharapkan, pihak industri bersama-sama bertindak dan melakukan sesuatu agar angka Covid-19 di Karawang mengalami penurunan signifikan. Hal tersebut berkali kali ditegaskannya, karena belum lama ini ada perusahaan yang menutupi kasus Covid-19 yang menimpa para karyawanya.
“Jangan lagi ada perusahan yang menutupi kasus positif Covid-19 karyawanya. Jika ada yang terkonfirmasi positif, tim satgas perusahaan harus cepat berkoordinasi melaporkan kepada kami,” tegas Bupati.
Dalam kesempatan itu juga, Bupati menyampaikan rekomendasi dari Mendagri dan Gubernur Jabar, perihal Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Untuk pembatasan kantor 75 persen pegawai harus WFH. Kedua pembatasan angkutan transportasi. Pembatasan jam operasional untuk pelaku usaha. Pembatasan jalan jalan protokol jelang weekend agar tidak terjadi kerumunan massa dan sekolah yang masih menerapkan sistem belajar daring.(And)
