Karawang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang bersama Tim Komandan Sektor Penanggulangan Sungai Citarum dari Kodam III Siliwangi, menggelar Rapat & Sosialisasi Penataan Sungai Citarum di Lantai III Gedung Singaperbangsa.(18/1)
Dalam arahannya, Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana meminta kepada seluruh instansi Pemerintah agar turut serta dalam penataan sungai Citarum, serta mensukseskan program Citarum Harum, sesuai petunjuk langsung dari Presiden Joko Widodo.
“Saya minta agar para Kepala SKPD ikut serta dalam penataan sungai Citarum, serta mensukseskan program Citarum Harum,” tuturnya.
Selanjutnya, beliau juga meminta langsung kepada Kepala Dinas LHK dan DPMPTSP, agar menindak tegas kepada para perusahaan yang tidak bisa diajak bekerja sama dan tidak dapat mengelola limbahnya, serta diberikan sanksi tegas berupa pencopotan izin usaha dan menyegel perusahaannya.
“saya ingin perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Karawang, agar dapat mengelola limbah pabriknya (khususnya yang berada di sepanjang daerah aliran sungai Citarum-red) jangan sampai membuang lagi limbah pabriknya ke sungai Citarum,” tegas Bupati.
Bupati Karawang menjelaskan, bahwa kegiatan rapat dan sosialisasi penataan sungai Citarum ini, karena hasil rapat di Bandung, beliau diperintahkan langsung oleh Presiden untuk segera melakukan tindakan dan mensukseskan program Citarum Harum.
Berikut Kutipan perintah Presiden Republik Indonesia : “Saya memerintahkan seluruh jajaran Pemerintahan segera merevitalisasi Sungai Citarum. “Jangan ditunda-tunda lagi”. Citarum sangat vital bagi hajat hidup masyarakat luas, karena merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Penataan Sungai Citarum akan kita pakai sebagai contoh pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah lain. Target dalam tujuh tahun ke depan penataan sungai Citarum harus selesai. Saya minta seluruh jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah bekerjasama mulai dari penyiapan konsep, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan dan kuncinya ada di integrasi semua kementerian, Lembaga, Pemerintah Pusat, Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota”.
