Jakarta – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) akan lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dana Desa sebagai upaya meminimalisir terjadinya korupsi.
Demikian dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT Fathor Rahman, saat dihubungi Wartawan, di Jakarta, Senin (12/8/2019).
“Kejaksaan akan lebih memaksimalkan pengawasan penggunaan dana desa di NTT, sehingga kasus-kasus korupsi dana desa bisa diminimalisir di NTT,” tegas Fathor Rahman.
Dijelaskannya, Kejati NTT memiliki peran sebagai Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa tahun 2019 yang mencapai hampir Rp.3,2 triliun untuk 3.026 desa di NTT.
Dikatakannya, terjadinya kasus korupsi dana desa di NTT karena Kepala Desa serta pengelola dana desa tidak memahami secara baik terhadap sistem administrasi pengelolaan keuangan desa.
“Banyak yang belum memahami secara baik tentang administrasi pengelolaan dana desa, sehingga sering ditemukan penggunaannya dana desa menyimpang dari aturan berlaku. Apalagi dana desa yang diterima cukup besar. Kasus-kasus korupsi dana desa di NTT pada umumnya karena para kepala desa kesulitan dalam mempertangungjawabkan penggunaan dana desa sehingga terjadi korupsi,” tegas Fathor.
Ia menambahkan, Kejaksaan siap melakukan pendampingan apabila dibutuhkan desa-desa yang kesulitan dalam membuat laporan keuangan desa. Karena itu pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada aparat desa di Kabupaten/Kota terkait pengelolaan dana desa yang benar sehingga tidak berpotensi terjadinya penyimpangan.
“Kami akan lebih memaksimalkan kegiatan sosialisasi kepada perangkat desa pada saat kegiatan evaluasi bulanan pengelolaan dana desa di setiap kabupaten/kota,” ujarnya.
Dia berharap, sebanyak 3.026 Kepala Desa di Provinsi yang berbasis kepulauan ini agar dalam pengelolaan dana desa tetap merujuk pada aturan yang berlaku, sehingga tidak terjerat dalam kasus-kasus korupsi.(Her)