RAPAT Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2026, sudah dilaksanakan pada hari Senin 02 Februari 2026 lalu, bertempat di Sentul Bogor, yang dipimpin langsung Presiden RI, H. Prabowo Subianto, bukan sekadar acara seremonial, tetapi Momen penting untuk keselarasan data dan akurasi program pusat dengan daerah.
Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin Spd I,.S H,.M H,.yang ikut hadir bersama Bupati H. Aep Syaepuloh, Wakil Bupati H. Maslani dan Unsur Forkopimda juga mulai dari Para Menteri, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, seluruh Indonesia
H. Endang Sodikin menyampaikan, intinya satu, semua kebijakan negara wajib berdiri di atas data yang sama, valid, dan saling terkoneksi.
“Presiden mengumpulkan semua pengambil kebijakan supaya program Asta Cita pusat dan daerah bisa jalan seirama. Basisnya data, bukan asumsi,” tambah Ketua yang akrab disapa HES, Rabu (4/2/2026).
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo juga nyoroti pelayanan dasar, khususnya soal fasilitas kesehatan. Rumah sakit di tingkat kabupaten dan kota diminta benar-benar siap melayani masyarakat, bukan cuma ada secara administratif.
Urusan sampah menjadi perhatian yang cukup serius. Presiden singgung klaim Daerah yang sudah mengaku kawasan wisata, tapi soal kebersihan malah jadi catatan merah. “Masalah sampah ini bisa ganggu kenyamanan, termasuk wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia,” jelasnya
Selain itu, Presiden Prabowo juga sempat mengaitkan pembahasan Rakornas dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini ditegaskan sebagai kebijakan berkelanjutan yang telah disampaikan Presiden ke dunia internasional.
“Hasil Rakornas 2026 jadi pegangan penting bagi daerah, termasuk Karawang, supaya kebijakan nasional bisa diterjemahkan sesuai kebutuhan lokal tanpa keluar jalur besar pembangunan nasional,” tambahnya
“Rakornas ini bukan cuma forum koordinasi. Ini ruang strategis buat mastiin arah pembangunan Karawang tetap nyambung sama kebijakan nasional dan ujungnya berpihak ke rakyat,” tegasnya.
HES menambahkan, DPRD Karawang berkomitmen untuk mengawal hasil Rakornas supaya tidak berhenti di wacana. Implementasinya harus konkret, terukur, dan dijalankan bareng antara legislatif, eksekutif, serta seluruh pemangku kepentingan.
(Red)
