Karawang Raih WTP Empat Kali Berturut-Turut, Ini Sambutan H. Toto Suripto Mewakili Ketua DPRD Se-Jawa Barat

oleh -297 Dilihat
Ketua DPRD Kabupaten Karawang H. Toto Suripto

Bandung – Pemerintah Kabupaten Karawang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia, atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.

Hasil WTP ini merupakan capaian WTP ke Empat kali berturut-turut bagi Pemerintah Kabupaten Karawang. Pemberian opini WTP diserahkan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa kepada Ketua DPRD Kabupaten Karawang H. Toto Suripto dan Bupati Kabupaten Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Jln. Moch Toha No.164 Bandung, Selasa (28/5/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Karawang H. Toto Suripto mendapatkan kehormatan untuk memberikan sambutan mewakili DPRD Kabupaten/Kota yang mendapatkan penilaian WTP.

Dalam sambutannya H. Toto Suripto mengatakan, “kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan. Namun demikian, karena kelemahan dan kekurangan kami dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga masih terdapat temuan-temuan yang harus kami tindaklanjuti demi perbaikan kedepan,” ucap Toto Suripto.

Toto melanjutkan, “dalam menindaklanjuti temuan-temuan tersebu, kami akan lebih baik, baik dari segi peraturan administrasi khususnya dibidang keuangan. Dan mohon bimbingan serta arahannya dalam menerima laporan hasil pemeriksaan LHP ini, agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu,” terangnya.

“Saya mewakili Ketua DPRD se Jawa Barat mengucapkan banyak terimakasih kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat beserta jajaran, yang telah memberikan kepercayaan kepada seluruh DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Barat, dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018,” tutupnya.(Adv)