Jakarta – Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hj. Fadhilah Sadat menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2025, yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bersama Tim Pembina Posyandu Pusat, di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Fadhilah Sadat didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dan anggota TP Posyandu Tanjabbar. Selain dihadiri para Ketua TP Posyandu se-Indonesia, Rakornas ini juga diikuti oleh sekitar 1.200 undangan dari kementerian terkait, perangkat daerah, hingga mitra strategis Posyandu.
Rakornas Posyandu Tahun 2025 ini mengusung tema “Penguatan Peran Posyandu dalam Mendukung Indonesia Emas 2045” dengan fokus pada perluasan fungsi Posyandu yang tidak hanya terbatas pada layanan kesehatan, tetapi juga mencakup enam bidang standar pelayanan minimal (SPM), yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas).
Ketua Umum TP Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Posyandu agar dapat lebih berdaya guna dalam mendukung pembangunan nasional. Ia juga menekankan agar para Ketua TP Posyandu di daerah berperan aktif mendorong percepatan registrasi posyandu, penyusunan rencana strategis, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan keberlangsungan program Posyandu.
“Posyandu merupakan garda terdepan pelayanan dasar masyarakat. Transformasi kelembagaan Posyandu harus diikuti dengan peningkatan kapasitas kader, percepatan registrasi posyandu, serta integrasi program ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah”, ujarnya.
Melalui Rakornas ini, diharapkan seluruh TP Posyandu se-Indonesia mampu memperkuat sinergi dan perannya dalam mendukung program prioritas nasional, serta memastikan pelayanan dasar masyarakat dapat terlaksana secara optimal hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Penasehat TP Posyandu juga menyampaikan arah kebijakan Kemendagri dalam implementasi penyelenggaraan Posyandu terhadap enam bidang SPM guna mendukung program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI.(yn)
