Sungailiat – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka mengadakan rapat koordinasi dengan Tiga (3) mitra kerjanya, yaitu Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Dinas Sosial.
Rapat dihadiri oleh, Wakil Ketua Komisi I DPRD Bangka Firdaus Djohan, Maririanto, S.Sos, dan Deny Hasbi, SE, Sekreataris Dinas Harmendo dan jajaran, Direktur RSUD Depati Bahrin, Direktur RS Syafrie Rachman dan Direktur RS. Eko Maulana, Kepala Dinas Sosial Baharudin Bafa, Kepala Dinas Pendidikan Rozali.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bangka Firdaus Djohan menyampaikan, kalau rapat koordinasi ini dinilai penting agar permasalahan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat didengar langsung oleh komisi I yang memang membidangi atau mitra bagi OPD yang diundang hari ini.
“Intinya kita disini untuk sharing saja,” ujar politikus asal partai Nasdem ini.
Sementara itu, Marianto meminta kepada dinas-dinas tersebut untuk menyampaikan permasalahan dilapangan yang mereka hadapi, sehingga dapat didiskusikan secara bersama. Karena dari ketiga dinas tersebut banyak keterkaitan dalam hal pelayanan masyarakat.
“Seperti misalnya untuk dinas kesehatan sejauh mana pelaksanaan program Universal Health Coveage (UHC), untuk Dinas Sosial bagaimana terkait pengalihan bantuan sosial yang semula ditangani BPKAD sekarang dikembalikan ke Dinas Sosial, dan untuk Pendidikan sejauh mana progress pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan pelaksanaan pendidikan inklusi,” papar Marianto.
Sekretaris Dinas Kesehatan kabupaten Bangka Harmendo menyampaikan, untuk UHC dana yang dianggarkan untuk dinas kesehatan yaitu diangka 7 (tujuh) miliar dan untuk pelaksanaan UHC memang belum mencapai 95 % dikarenakan pengaruh pandemic Covid-19.
Sedangkan dr. Yogi, selaku direktur RS Depati Barin sungailiat menyampaikan, untuk pelayanan pengobatan di Kabupaten Bangka sudah sangat baik karena secara nasional masyarakat sudah mempunyai BPJS, untuk yang tidak mampu membayar BPJS ada bantuan BPJS kategori PBI penerima bantuan iuran dan yang terakhir untuk yang tidak mempunyai BPJS bisa dicover dengan SKTM dimana terdapat anggaran khusus di dinas kesehatan untuk diklaim oleh rumah sakit apabila pasien membawa surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diterbitkan olah Dinas Sosial, terakhir untuk masyarakat luar Bangka atau orang terlantar yang ingin berobat ada bantuan dari pihak provinsi.
Dari perwakilan Rumah Sakit Syafrie Rahman puding besar menyampaikan masalah terkait pembangunan gedung untuk fasilitas High Care Unit (HCU) dan pengerjaan land clearing dimana kultur tanah di RSU Syafrie Rahman yang rawan longsor, serta kekurangan peronil. Sedangkan untuk pelayanan, telah melaksanakan pelayanan kerumah-rumah bagi masyarakat yang tidak bisa datang kerumah sakit.
Sementara Kepala Dinas Sosial Baharudin Bafa menyampaikan, bahwa saat ini tengah mempersiapkan terobosan yaitu Gerbang Mulia yang merupakan singkatan dari Gerakan Bangka Meningkatkan Upaya Pelayanan Sosial Bersama, dimana terdapat rumah pelayanan sosial (RPS) sebagai tempat untuk menampung masyarakat yang mempunyai masalah sosial seperti orang tua terlantar, anak terlantar, ataupun anak yang bermasalah hukum, meskipun saat ini dengan semua keterbatasan hanya mampu menampung dalam waktu 7 (tujuh) hari dan selebihnya akan di arahkan ke tempat penampungan lain sesuai prosedur.
Untuk bantuan sosial, saat ini belum dapat dicairkan dikarenakan terkendala data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang tidak sinkron dengan data pada Dukcapil, sehingga semua bantuan sosial yang notabene saat ini menggunakan basis data DTKS tertunda pelaksanaannya.
“Kedepan pihak Dinas Sosial akan melakukan MOU dengan Dukcapil, agar pihak Dinsos dapat memiliki akses untuk memvalidasi atau mengkoreksi NIK masyarakat yang masuk dalam DTKS, sehingga proses validasi lebih cepat serta akan menggunakan aplikasi khusus dan validasi data cukup dengan menunjukkan KTP apakah masuk DTKS atau tidak, namun saat ini masih terkendala dana,” tutup Baharudin Bafa.
Menanggapi hal itu, Deny Hasbi menyatakan, terkait dana memang ini salah satu bidang mereka sebagai anggota Banggar, maka dari itu ia meminta agar dinas terkait secepat mungkin menyampaikan program kegiatan prioritas agar dapat mereka perjuangkan nantinya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Rozali menerangkan, bahwa terkait proses belajar tatap muka untuk saat ini belum bisa dilaksanakan. Namun tetap ada solusi agar guru dapat bertemu llangsung dengan siswa melalui kunjungan ke rumah meskipun belum maksimal.
Menurut Rozali, mengenai kuota belajar daring pembagiannya ditentukan bukan persiswa, namun 1 (satu) smartphone 1 (satu) kuota. Meskipun hal ini cukup menjadi polemik, mengingat tidak semua siswa memiliki 1 (satu) smartphone tiap orangnya.
“Selain itu, ada terobosan RRI belajar dimana jadwalnya sudah terprogram dalam seminggu 3 (tiga) kali untuk siswa SD dan SMP dan SMA.” jelas Rozali.
Rozali menambahkan, terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP), sama permasalahannya dengan dinas sosial, yaitu semua penerima bantuan sosial dari pemerintah harus masuk dalam DTKS, ketika DTKS belum valid semua bantuan tertunda.
Menanggapi hal tersebut, Marianto mengatakan, semestinya ada program sendiri dari Dinas semacam beasiswa yang tidak terkait DTKS sebagai program pusat, sehingga masyarakat yang tidak masuk DTKS namun terkendala dalam pembiayaan pendidikan dapat terbantu, dimana Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk melakukan itu.
“Sehingga OPD terkait bisa membuat produk unggulan dalam rangka mendukung program Bupati Bangka Setara, yang dijabarkan dalam Bangka Sehat, Bangka Cerdas, dan Bangka sejahtera,” tegas Marianto.
Mengenai inklusi, pada tahun 2012 Kabupaten Bangka telah dilaunching menjadi Kabupaten Inklusi, dimana di tiap kecamatan 1 sekolah SD dan SMP dan SMA ditunjuk untuk menyelenggarakan inklusi, sehingga anak-anak dapat terlayanai. Dimana sekolah-sekolah yang ditunjuk tersebut telah dilatih untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi serta mendidik 1 (satu) guru tiap sekolah untuk pendidikan inklusi.
“Sekolah juga bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa untuk mendeteksi anak-anak yang berkebutuhan khusus,” terangnya.
“Komisi I berharap, rapat koordinasi ini dapat membuahkan hasil yang diharapkan, berupa pencanangan produk unggulan OPD serta pelayanan terpadu antara OPD terkait yang memudahkan masyarakat. Sehingga program Pemerintah Daerah dapat tercapai,” tutupnya.(H R)
