Warta Merdeka News Menjunjung Nilai Demokrasi, Mendorong Kemajuan Negeri
Jawa Barat – Ditpolairud Polda Jabar melalui KP. Parkit mengamankan S (57), laki-laki Nakhoda Kapal di posisi 06°13’884″ S – 107°54’879″T Perairan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang diduga menggunakan Ijazah (Sertifikat) pelaut palsu, Selasa (22/09/2020).
Dalam keterangan resminya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Erdi A. Chaniago S.I.K., M.Si menjelaskan, awalnya tim Patroli KP. Parkit sedang melaksanaan patroli rutin menggunakan perahu karet di wilayah perairan Patimban, Jawa Barat, tidak lama kemudian tim patroli tersebut mendapatkan informasi bahwa adanya nahkoda yang menggunakan Ijazah (Sertifikat) diduga palsu, lalu tim patroli segera mencari keberadaan kapal tersebut.
“Setelah melakukan pencarian, ditemukanlah kapal tersebut dan dilakukanlah pemeriksaan, kemudian ditemukan bahwa nahkoda kapal atas nama S telah menggunakan ijazah (sertifikat) di duga palsu, agar bisa berlayar dan mengelabui para petugas. Berdasarkan pengecekan melalui website yang tersedia di www.bp3ipjakarta.ac.id ditemukan fakta bahwa S tidak pernah mengikuti atau menjadi peserta Diklat di BP3IP Jakarta,” pungkasnya.
Setelah ditindaklanjuti, sambung Kabid Humas, diketahui bahwa tanda tangan Kementerian Perhubungan juga diduga dipalsukan. “Hal ini terbukti setelah dilakukannya kroscek serta diakui oleh pihak Kementerian, bahwa sama sekali tidak pernah mengeluarkan sertifikat Endorsement atas nama tersangka,” ungkapnya.
Dipaparkannya, barang Bukti yang berhasil diamankan adalah 1 lembar sertifikat ahli Nautika tk.4, 1 lembar surat standar pelatihan sertifikasi tugas beserta amandemen, 1 lembar sertifikat Basic Safety Training Revalidation, 1 lembar sertifikat pendidikan dan pelatihan kepelautan, 1 buah buku pelaut dan 1 lembar surat perjanjian kerja laut.
“Atas perbuatannya S patut diduga melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP tentang Penggunaan Dokumen Palsu dan atau Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara dan atau denda Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) serta 6 tahun kurungan penjara,” terangnya.(Moh. Asep)
