Kuala Tungkal – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) bersama dengan Kanwil Dirjen Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, dan Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi, tandatangani nota kesepahaman tentang penagihan utang-piutang Daerah, kerjasama dalam hal pelelangan dan optimalisasi kas Daerah, bertempat di Rumah Dinas Bupati Tanjabbar, Senin (2/8/2021).
“Kehadiran kita pada hari ini semoga mendapat manfaat, sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing,” ucap Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag mengawali sambutannya.
Menurutnya, beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama pada aspek-aspek yang sifatnya teknis untuk menyelaraskan visi-misi Pemerintah Daerah terpilih dengan RPJMD. “Jika RPJMD bisa dikembangkan, perbaiki serta disesuaikan, maka akan menambah pendapatan daerah,” pungkasnya.
“Dalam hal ini saya minta tolong kepada pihak BPKP dan juga Inspektorat untuk melakukan audit terkait hal tersebut,” tambahnya.
Bupati Anwar Sadat juga mengatakan, perlu dilakukannya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, dan yang paling penting adalah koordinasi dengan Desa dan Kelurahan, dalam rangka efektivitas dan efisiensi belanja Negara dan pemanfaatan dalam kondisi pada saat seperti ini.
“MoU (Memorandum Of Understanding) ini tidak hanya sekedar penandatanganan, tapi bagaimana bisa bertukar informasi serta berbagi ilmu dan wawasan satu sama lain. Terutama terkait pengelolaan aset Daerah. Bagaimana cara kita dapat mengelola aset-aset agar dapat bermanfaat. Pertukaran informasi menjadi penting terutama ketika menghadapi masalah. Harus upaya yang cepat ditengah keadaan seperti ini,” ucapnya.
“Dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk terus berbuat mulai dari hal-hal kecil, semoga kita termasuk orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain,” katanya.
Bupati menambahkan, di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Tanjung Jabung Barat masih bisa memanfaatkan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. “Sejalan dengan hal tersebut, kita berharap arah dan kebijakan Pemerintah Provinsi bisa menyesuaikan dengan potensi Daerah,” harapnya.
“Wilayah Tanjab Barat dan Tanjab Timur berbatasan langsung dengan laut. Dibandingkan dengan petani ikan kerambah, kita punya nelayan-nelayan tangkap yang bisa menghasilkan berton-ton hasil laut dan di impor hingga ke luar Negeri. Ini potensi yang luar biasa dan butuh perhatian pemerintah,” imbuhnya.
Turut hadir, Wakil Bupati Tanjabbar, Kanwil Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Humas BPKP Provinsi Jambi, Sekda Tanjabbar, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Bagian dan tamu undangan lainnya.(yn)
