Karawang – Musyawarah Cabang (Muscab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten karawang kembali mengukuhkan Sukarya WK sebagai Ketua DPC Apdesi Priode 2020-2025, yang digelar di Ballroom RM Alam Sari Jalan Intercange Karawang Barat, Rabu (7/10/2020).
Muscab dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Karawang Agus Mulyana, Anggota DPRD Provinsi Jabar Sri Rahayu Agustin, Ketua DPD Apdesi Jawa Barat, dan 30 IKD Kecamatan.
“Saat ini kita menghadapi kemajuan jaman, kita harus bekerja lebih serius lagi dalam arti bukan yang kemarin itu enggak serius. Jadi Apdesi ini untuk mengurus masyarakat karena di dalamnya itu semua Kepala Desa tidak bisa dilepas dengan masyarakat. Dan tujuan Apdesi untuk mengurus masyarakat di Desa masing-masing, Kinerja kita harus lebih bagus lagi, Kita akan berkerja sama dengan instansi dari Kejaksaan, Kepolisian, Pemda, mudah-mudahan tidak ada masalah kedepannya,” ujar Sukarya WK.
“Saya berharap, agar desa harus lebih maju, jangan malah mundur. Untuk programnya, kita ikuti aturan-aturan yang akan datang. Hampir semua Desa yang ada di Kabupaten Karawang ini mempunyai potensi bagus, untuk itu galilah potensi di desa masing-masing agar terciptanya kesejahteraan untuk masyarakat,” tambanya.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, H. Abdul Halim Suhaeri mengatakan, penetapan ketua Apdesi hari ini berdasarkan hasil musyawarah dan hasil rapat sebelumnya maka terpilih kembali Sukarya WK sebagai Ketua Apdesi untuk Priode tahun 2020-2025.
“Saya ingin menitipkan para Kepala Desa jika ada yang berurusan dengan APH (Aparat Penegak Hukum) harap di Fasilitasi dan didampingi sekalipun itu bentuknya menyangkut Tipikor, Perdata, atau pun Pidana, harap di fasilitasi,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Kapala dinas DMPD Agus Mulyana menyampaikan, sesuai mekanisme yang sudah dilakukan dan Sukarya WK terpilih kembali sebagai ketua DPC Apdesi Kabupaten Karawang.
“Apdesi menurut saya sangat berperan sebagai fasilitator dalam proses menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Artinya apabila ada sesuatu hal yang perlu didiskusikan dan dimusyawarahkan, Kita tidak harus berkumpul secara keseluruhan kita bisa mengkoordinasi dengan Apdesi kemudian dengan secara transparan menyampaikan program-program yang akan kita kerjakan pada IKD,” paparnya.(Rini)
