Sekwan DPRD Karawang Dapat Predikat Zero Finding Dalam Bidang Tata Kelola Keuangan Dari BPK

oleh -68 Dilihat

Karawang – Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, berhasil mendapatkan predikat bergengsi “Zero Finding” atau Nol temuan dalam bidang tata kelola keuangan di lingkungan setwan

Predikat ” Zero Finding” didapatkan setelah melewati beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia setelah menuntuntaskan penggunaan anggaran tahun 2025.

Sekwan DPRD Kabupaten Karawang, dr. Dwi Susilo kepada awak media mengatakan capaian tersebut hasil kerja kolektif seluruh jajaran setwan beserta unsur pimpinan dan Anggota DPRD.

Penghargaan predikat tersebut menjadi bukti kuat bahwa tata kelola keuangan dilingkungan Setwan DPRD Kabupaten Karawang dinilai berjalan bersih, transparan, Akuntabel serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

“Berdasarkan hasil pemeriksaaan BPK RI, anggaran tahun 2026, Setwan DPRD Kabupaten Karawang mendapatkan predikat tertinggi tanpa adanya temuan administrasi maupun penyimpanan material dalam pengelolaan anggaran,” jelasnya.

“Pencapaian tersebut tidak lepas dari sinergitas yang kuat antara jajaran Setwan dengan unsur pimpinan dan anggota DPRD , khususnya Ketua DPRD H. Endang Sodikin dan jajaran lainnya,” tambahnya.

“Keberhasilan ini merupakan bukti nyata dari Integritas, kerja keras, dan sinergitas seluruh jajaran Setwan DPRD kabupaten Karawang dalam mengelola anggaran tepat guna patuh terhadap regulasi, serta bebas dari salah material saji,” tuturnya.

Dwi Susilo berharap, agar penghargaan predikat Zero Finding dapat di pertahankan sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat Budaya birokrasi yang bersih serta berIntregitas dilingkungan pemerintahan Kabupaten Karawang.

Sementara itu, Ketua DPRD kabupaten Karawang H. Endang Sodikin SpdI, SH, MH,. menyampaikan, predikat “Zero Finding” yang di dapatkan Setwan beserta jajaran, menjadi catatan positif ditengah tuntutan publik terhadap pengelolaan anggaran yang semakin transparan dan akuntabel.

“Capaian ini sekaligus memperlihatkan bahwa Reformasi birokrasi dan pengawasan Internal dapat berjalan efektif ketika didukung Komitmen bersama dan kepemimpinan yang kuat”, pungkasnya.

 

(Red)