Bandung – Bidang Humas Polda Jabar mendeklarasikan pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta menandatangani fakta integritas, bertempat di Mapolda Jabar, Jl. Soekarno Hatta, Bandung, Kamis (22/4/2021).
Kegiatan dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Erdi A. Chaniago S.I.K., M.Si dan diikuti oleh seluruh personel Bid Humas Polda Jabar serta perwakilan dari Irwasda Polda Jabar berikut Eksternal.
Dalam sambutannya, Kabid Humas Polda Jabar mengatakan, bahwa dilakukannya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan upaya meningkatkan kinerja. Tidak hanya demi mewujudkan reformasi birokrasi Polri yang merupakan target dan telah ditetapkan dalam membentuk instansi Polri yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan (Presisi), akan tetapi sudah menjadi keharusan yang utama adalah untuk dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat di dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Penerapan zona wilayah bebas dari korupsi ini adalah salah satu formulasi yang tepat untuk dapat mengembalikan dan meningkatkan wibawa serta citra Polri, dengan mengamalkan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas KKN, diiringi keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Polri secara sungguh-sungguh dan konsekuen, tentunya akan mampu menghadirkan insan aparatur Polri yang handal dan profesional dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,” tutur Kabid Humas Polda Jabar.
Dengan pencanangan zona integritas ini, sambung Kabid Humas, diharapkan terdapat perbaikan nyata di masa yang akan datang, sebagai sebuah landasan yang kokoh, dengan integritas yang kokoh ini terwujudnya Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat dapat terealisasi.
“Perlu dipahami bahwa integritas tidak dapat terpisahkan dengan komitmen bersama, pencanangan zona integritas ini tidak hanya berhenti setelah terwujudnya wilayah bebas dari korupsi saja, lalu semuanya mengendur. Akan tetapi harus dijaga kelestariannya dan diwariskan kepada para penerus di bawah paradigma baru yang sesuai dengan cita-cita penegak hukum,” ucap Kabid Humas.
“Dalam rangka mewujudkan hal ini, reformasi birokrasi Polri yang profesional harus tetap dioptimalkan dengan karakteristik adaptif, berintegrasi, berkinerja tiinggi bebas dan bersih dari KKN serta mampu melayani publik secara netral,” tukas Kabid Humas.
Kabid Humas Polda Jabar juga menyatakan, dengan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Bidang Humas Polda Jabar dapat diimplementasikan, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat. Baik dari sisi obkektifitas maupun akuntabilitasnya, dan dapat mendorong terciptanya suasana yang kondusif dalam mengembalikan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik, keadilan dan kesejahteraan.
Dalam pencanangan zona integritas, selain penandatangan fakta integritas, juga deklarasi untuk tidak melakukan korupsi maupun gratifikasi. Penandatanganan fakta integritas menuju WBK dan WBBM dilaksanakan oleh Kabid Humas Polda Jabar dan diikuti para Kasubbid disaksikan saksi dari eksternal.
(Moh. Asep)
