WAKIL Bupati (Wabup) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Hairan, SH menghadiri rapat penanganan konflik masyarakat 9 (Sembilan) Desa dengan PT Dasar Anugerah Sejati (DAS), bertempat diruang rapat Deputi V/Kamtibmas Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (13/3/2023).
Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi V Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Brigjen Pol Drs. Lakoni, S.H.,M.M, dan di hadiri Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Tanjabbar Hidayat, S.H., M.H., Danramil 419-02/TU Boimin S. N., Kasi Pidsus Kejari Tanjabbar Sudarmanto, S.H., M.H., Kasatintelkam Polres Tanjabbar Wildhan Indra P., S.Tr.K, S.lk, M.Si, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tanjabbar Firdaus, SE, Head SSL PT DAS Ariston Noverry Fau, serta perwakilan Masyarakat dari 9 Desa.
Di dalam rapat, Brigjen Pol Drs. Lakoni, S.H.,M.M berharap, agar bisa menemukan titik akhir penyelesaian permasalahan masyarakat 9 Desa di Tanjabbar dengan PT. DAS.
Sementara itu, dalam wawancaranya Wabup Hairan mengatakan, bahwa Pemkab Tanjung Jabung Barat dan PT DAS belum menyepakati pola penyelesaian permasalahan dan lokasi lahan yang akan diserahkan kepada masyarakat.
“Pemkab Tanjung Jabung Barat saat ini sedang melakukan verifikasi secara catatan sipil, kemudian baru akan melakukan penetapan masyarakat penerima lahan. Apabila lokasi lahan telah dipastikan oleh PT DAS, maka sebelum HGU berakhir permasalahan harus segera diselesaikan,” ungkapnya.
Menurut Wabup, Kemenko Polhukam akan melaksanakan rapat lanjutan dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Direktur PT DAS, dan unsur terkait lainnya, guna membahas tindaklanjut penanganan permasalahan dengan tidak diwakilkan yang direncanakan paling lambat bulan April 2023.(yn)
