DPRD Kabupaten Bangka Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Dan Rancangan Perubahan APBD 2022

oleh -43 Dilihat

Sungailiat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2022, Kamis (1/9/2022).

Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Iskandar, S.IP dan dihadiri oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin, S.IP, M.Trip, Wakil Ketua II Rendra Basri, B.Sc FORKOPIMDA, para Kepala OPD, Camat, Lurah, dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Bangka menyampaikan, bahwa rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka hari ini merupakan tindak lanjut dari paripurna penandatanganan nota Kesepakatan perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, Pada Tanggal 13 Agustus 2022 Yang Lalu.

Selanjutnya, perubahan APBD tahun anggaran 2022 Ini merupakan usaha Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana Keuangan dengan perkembangan yang terjadi, serta mengakomodir terjadinya pergeseran – pergeseran anggaran belanja dilingkungan organisasi perangkat daerah, dengan harapan penyerapan anggaran pada setiap program dan kegiatan di organisasi perangkat daerah dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang sudah direncanakan.

“Rancangan perubahan APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 yang telah disampaikan ini, akan dibahas secara bersama antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bangka dengan tim anggaran Pemerintah Daerah, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD Kabupaten Bangka,” ujar Iskandar.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Syahbudin, S.IP, M.Trip dalam sambutannya mengatakan, tahapan KUA dan PPAS sudah disepakati dengan baik, namun proses penyusunan APBD tidaklah berhenti sampai disini.

“Kita tetap harus Fokus pada rangkaian proses berikutnya yang tidak kalah penting dan Krusial,” ucapnya.

“Perubahan RAPBD Tahun 2022, terasa spesial bagi kita, karena inilah periode kali pertama penyusunan perubahan RAPBD dengan asumsi pendapatan Daerah dan belanja Daerah terbesar dalam sejarah dan menjadi lebih spesial lagi karena tahun 2022 menjadi tahap tinggal landas bagi pencapaian akhir “Bangka Setara”. Pencapaian tersebut tentunya akan sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan kegiatan yang akan dihasilkan dari Forum Pembahasan Perubahan RAPBD Ini,” ungkap Syahbudin.

Lanjutnya, dari sisi lain, perubahan RAPBD 2022 juga lebih bermakna, karena melanjutkan pelaksanaan pembangunan yang mampu mewujudkan mekanisme Checks And Balances yang seimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Syahbudin menjelaskan, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir Ini pula, Pemkab Bangka telah melakukan perubahan mendasar pada tata kelola Pemerintahan dan Reformasi Fiskal untuk mewujudkan program pro rakyat dan pelayanan publik yang prima. Reformasi ini telah ikut memperbaiki kinerja pembangunan yang secara jelas, tergambar dari peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas Pemerintahan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan angka kemiskinan. di tengah perkembangan Ekonomi Global dan Nasional, Pemab Bangka bertekad untuk mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif dan berkelanjutan, yang dapat menjadi jangkar kestabilan ekonomi.

“Dan selanjutnya, RAPBD yang kita susun, harus dapat mengoptimalkan peran kebijakan Fiskal, agar benar – benar secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus memantapkan Pemerataan dengan memperhatikan berbagai asumsi yang saya kemukakan tadi,” ucapnya.

Sebagai Instrumen utama kebijakan Fiskal difokuskan kepada penguatan Prioritas Pembangunan Daerah yang dirancang dengan komposisi sebagai Berikut :

  1. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi diasumsikan bertambah sebesar 4,88 Milyar Rupiah atau meningkat sebesar 3,40 persen.
  2. Pembangunan Pendidikan, kesehatan dan perlindungan Sosial yang berkeadilan di perkirakan bertambah sebesar 24,92 Milyar Rupiah atau meningkat sebesar 15,58 persen.
  3. Konektivitas Infrastruktur Diprediksi bertambah sebesar 15,08 milyar Rupiah atau meningkat Sebesar 10,62 Persen.
  4. Pembangunan Pariwisata, Pertanian, Industri.(HR)